Koenci.com-Wakil Perdana Menteri (PM) Malaysia bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan. Dalam waktu dekat Menko Polkam akan segera menggelar rapat koordinasi bersama jajarannya untuk segera menindaklanjuti pertemuan tersebut.
Wakil PM Malaysia, Datuk Ahmad Zahid Hamidi bertemu dengan Menko Polkam, Senin (21/4/25), yang membahas sejumlah isu penting.
Dalam kunjungannya ke Indonesia, Wakil PM Malaysia diterima oleh Wakil Presiden RI, didampingi oleh Menko Polkam, Menko PMK, Menteri Agama, serta Menteri Kelautan dan Perikanan. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting dan menghasilkan berbagai kesepakatan strategis antara kedua negara.
Di bidang Polkam, kedua negara menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kerja sama di bidang politik dan keamanan, khususnya terkait pengelolaan wilayah perbatasan serta penanganan kejahatan lintas negara.
“Pertemuan bilateral ini tidak hanya pertemuan simbolik, tapi akan segera kita terjemahkan ke dalam langkah teknis yang konkret. Hari ini, kita membahas peta jalan tindak lanjutnya bersama kementerian dan lembaga terkait,” tutur Menkopolkam saat membuka rapat.
Dalam forum internal tersebut, dibahas rencana pelaksanaan teknis di lapangan untuk mendukung implementasi perjanjian batas maritim di Laut Sulawesi dan Selat Malaka yang telah ditandatangani Indonesia–Malaysia pada tahun 2023.
Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menyusun langkah lanjutan atas kesepakatan demarkasi batas darat, terutama di segmen Pulau Sebatik dan West Pilar, yang telah disetujui kedua negara pada Februari 2025. Menkopolkam menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Penguatan Sinergi dalam Penanganan Keamanan Perbatasan
Selain soal batas wilayah, rapat juga membahas penguatan kerja sama dalam penanganan terorisme, penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkotika, serta penangkapan ikan ilegal (illegal fishing). Menkopolkam menginstruksikan agar langkah-langkah pengamanan perbatasan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dan berbasis intelijen kolaboratif.
“Masalah perbatasan kita bukan hanya soal garis batas, tapi juga soal keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kerja sama Indonesia–Malaysia harus menyentuh aspek pengawasan, operasi bersama, hingga edukasi masyarakat perbatasan,” tegasnya. (R002)
