Koenci.com-Pemerintah Indonesia dan Australia semakin mempererat kerja sama strategis di berbagai bidang, termasuk reformasi birokrasi, transformasi digital, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dengan Gubernur South Australia, Frances Adamson AC, di Jakarta.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada acara Diplomatic Lunch Hosted by the Australian Ambassador in Honour of the Governor of South Australia, Menteri Rini menegaskan bahwa transformasi digital sektor publik tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) aparatur.
“Pertemuan dengan Ambassador Brazier, Gubernur Adamson, dan Profesor Stirling dari Flinders University merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama antara Indonesia dan Australia,” ujar Rini.
Transformasi Digital Butuh ASN Unggul
Menteri Rini mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini tengah mempercepat agenda transformasi digital nasional dengan fokus pada penguatan kompetensi lebih dari 6,7 juta Aparatur Sipil Negara (ASN). Kompetensi yang menjadi prioritas meliputi literasi digital, pengambilan keputusan berbasis data, analisis kebijakan, manajemen publik adaptif, hingga mobilitas talenta.
Menurutnya, kolaborasi dengan perguruan tinggi kelas dunia, termasuk universitas-universitas di Australia, menjadi langkah strategis dalam mencetak pemimpin sektor publik yang mampu menghadapi tantangan masa depan.
Program pendidikan eksekutif, magister, sertifikasi profesional, serta mikro-kredensial dinilai dapat memperkuat kapasitas kepemimpinan ASN dan mendukung percepatan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Dorong Kepemimpinan Perempuan di Birokrasi
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rini juga menyoroti pentingnya memperkuat peran ASN perempuan dalam membangun birokrasi yang lebih inklusif dan adaptif. Ia menekankan empat pendekatan utama yang perlu terus diperkuat, yaitu kebijakan yang adil dan berpihak, transformasi budaya organisasi, keteladanan kepemimpinan, serta penguatan jejaring perempuan melalui mentoring dan coaching yang terstruktur.
Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih setara sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Pelayanan Publik Harus Menjangkau Seluruh Indonesia
Menteri Rini menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik harus dirasakan manfaatnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas pemerintah daerah menjadi agenda prioritas pemerintah.
Dengan jumlah ASN yang mencapai lebih dari 6,7 juta orang dan tersebar di berbagai wilayah, pemerintah berupaya memastikan setiap inovasi pelayanan publik dapat diimplementasikan secara merata.
“Transformasi digital harus berangkat dari kebutuhan masyarakat. Teknologi harus dimanfaatkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses, lebih inklusif, dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga,” tegasnya.
Indonesia-Australia Perkuat Kemitraan Strategis
Menteri Rini menilai Australia merupakan mitra strategis yang memiliki hubungan erat dan saling menguntungkan dengan Indonesia. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi serta dinamika ekonomi dan sosial global, kedua negara memiliki peluang besar untuk memperluas kerja sama di bidang pemerintahan digital, reformasi sektor publik, pengembangan kepemimpinan masa depan, dan peningkatan kualitas SDM.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi Indonesia dan Australia dalam menciptakan birokrasi modern yang mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (R002)
