Koenci.com-Transformasi digital pemerintah menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui penguatan interoperabilitas data, infrastruktur digital, serta layanan publik yang inklusif, pemerintah terus mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif dan terpercaya sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional.
Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan OECD Korea Policy Centre (KPC) menyelenggarakan 2026 Capacity-Building Program on Digital and Open Government in Indonesia, di Jakarta, Senin (18/5/2026). Kegiatan ini menjadi forum penguatan kapasitas dan pertukaran praktik terbaik global dalam mendukung percepatan transformasi pemerintah digital di Indonesia.
Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo menyampaikan bahwa transformasi digital pada dasarnya bukan hanya mengenai teknologi, melainkan tentang bagaimana pemerintah mampu menghadirkan layanan yang lebih dekat dan relevan bagi masyarakat.
“ Digital government bukan sekadar membangun aplikasi atau sistem yang semakin kompleks. Transformasi digital harus mampu membuat masyarakat merasa dilihat, didengar, dilindungi, dan dilayani dengan lebih baik,” ujar Cahyono dalam sambutannya.
Disampaikan bahwa masyarakat pada dasarnya menginginkan proses layanan pemerintah yang lebih sederhana, cepat, dan terintegrasi. Karena itu, transformasi digital perlu diarahkan untuk mengurangi fragmentasi layanan dan memperkuat kolaborasi antarinstansi pemerintah.
“Masyarakat memandang pemerintah sebagai satu kesatuan layanan, bukan kumpulan institusi yang berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, pemerintah harus mampu membangun layanan yang terhubung dan berpusat pada kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, momentum pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi penting seiring proses aksesi Indonesia sebagai anggota OECD. Melalui forum ini, Indonesia memperkuat komitmen dalam mengadopsi praktik terbaik global dan mempercepat konvergensi standar tata kelola digital yang modern, terbuka, dan akuntabel.
Pada hari pertama, kegiatan membahas penguatan tata kelola data pemerintah yang terintegrasi untuk mendukung layanan publik yang efektif dan seamless, pengembangan digital public infrastructure yang interoperabel, hingga pembelajaran dari negara-negara OECD terkait pemanfaatan data dan identitas digital dalam layanan publik.
Senior Advisor OECD Public Governance Directorate Marco Daglio menyampaikan bahwa Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam perjalanan transformasi digital pemerintah, terutama dalam pembangunan digital public infrastructure dan penguatan pertukaran data antarsistem pemerintahan.
“Indonesia masih memiliki perjalanan yang panjang, tetapi telah menunjukkan banyak kemajuan. Sejumlah sistem dan lapisan _digital public infrastructure_ berhasil dibangun, termasuk dalam penguatan data sharing dan upaya mengatasi tantangan interoperabilitas antarsistem,” ujar Marco.
Marco juga menekankan pentingnya membangun tata kelola data yang kuat sebagai fondasi pengembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) di sektor publik.
“Data merupakan bahan bakar bagi artificial intelligence. Karena itu, fondasi utama yang perlu diperkuat adalah tata kelola data pemerintah agar lebih terintegrasi dan siap mendukung pemanfaatan AI,” tambahnya.
Kegiatan ini turut menghadirkan pembicara dan mitra internasional dari OECD serta negara-negara mitra, termasuk Inggris, Australia dan Korea Selatan, untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dalam membangun layanan publik digital yang inklusif dan terintegrasi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan dapat memperkuat kapasitas dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah digital yang adaptif, kolaboratif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik. (R002)
