Koenci.com-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah menghadapi sejumlah tantangan teknis di lapangan. Gabungan Mitra Dapur Makan Bergizi Indonesia (GAMDI) mengungkap adanya titik rawan dalam pelaksanaan program, mulai dari standar dapur hingga sistem distribusi makanan.
Ketua Umum GAMDI, Riyad, menegaskan bahwa pembenahan harus segera dilakukan agar program berskala nasional ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Kita tidak bisa menunggu sampai masalahnya membesar. Standar harus ditetapkan dari sekarang, dan itu perlu diperkuat dengan Undang-Undang,” ujarnya.
Standar Dapur Jadi Sorotan Utama
GAMDI menilai dapur produksi sebagai bagian paling krusial sekaligus paling rentan dalam rantai pelaksanaan MBG. Saat ini, masih ditemukan variasi standar antar dapur, baik dari segi kapasitas, kebersihan, hingga keamanan pangan.
Padahal, dalam program yang menyasar jutaan penerima manfaat, setiap proses pengolahan makanan harus memenuhi standar higienitas dan sanitasi yang ketat.
“Bukan hanya soal bisa memasak, tapi bagaimana memastikan makanan aman dan konsisten kualitasnya,” kata Riyad.
Distribusi Makanan Masih Berisiko
Selain dapur, sistem distribusi juga menjadi perhatian. Jarak pengiriman makanan yang cukup jauh berpotensi menurunkan kualitas makanan, bahkan meningkatkan risiko kontaminasi.
Sebagai solusi, GAMDI mendorong penerapan model dapur berbasis kedekatan, seperti dapur sekolah atau dapur komunitas. Cara ini dinilai dapat memperpendek rantai distribusi sekaligus menjaga kualitas makanan.
Namun, model ini juga menimbulkan tantangan baru, yaitu semakin kompleksnya sistem pengawasan karena jumlah dapur yang bertambah.
Pentingnya Teknologi dan Pengawasan
Untuk mengatasi kompleksitas tersebut, GAMDI menekankan perlunya integrasi teknologi dalam pengelolaan program. Sistem digital dinilai penting guna
pelaporan operasional
pemantauan kualitas
audit berbasis data secara berkala
“Kalau ingin program besar tetap aman, harus mulai menggunakan sistem, tidak bisa sepenuhnya manual,” tegas Riyad.
Dorong Payung Hukum yang Kuat
GAMDI juga mendorong pembentukan regulasi dalam bentuk undang-undang agar standar dapur, distribusi, dan keamanan pangan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Dukungan terhadap penguatan regulasi ini juga datang dari parlemen. Hal ini dinilai penting untuk memastikan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dapat berjalan secara berkelanjutan.
Bagian dari Ekosistem Pangan Nasional
Lebih dari sekadar program bantuan, MBG dipandang sebagai bagian dari ekosistem pangan nasional. Program ini berpotensi melibatkan:
petani lokal
pelaku UMKM
jaringan distribusi dalam negeri
Dengan perencanaan yang tepat, MBG tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan.
Sejak berdiri pada 17 Oktober 2025, GAMDI berperan dalam mendukung implementasi teknis program. Kini, organisasi tersebut juga aktif mengawal arah kebijakan agar MBG berkembang menjadi sistem nasional yang terstandarisasi.
“Kalau regulasinya kuat dan sistemnya jelas, program ini tidak hanya berjalan, tapi juga bisa berkembang,” tutup Riyad. (R002)
