Koenci.com-Pemerintah pusat terus mempercepat transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik. Kali ini, perhatian tertuju ke Kota Ambon yang resmi menjadi lokasi perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) tahun 2026.
Program ini digadang-gadang menjadi solusi atas berbagai persoalan klasik penyaluran bansos yang selama ini menuai protes masyarakat.
Melalui kegiatan Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial, pemerintah menegaskan bahwa sistem baru berbasis digital akan membuat penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Plt. Deputi Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, menyebut Kota Ambon dipilih karena dinilai siap dari sisi infrastruktur digital maupun komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi pemerintahan berbasis elektronik.
“Ambon memiliki kesiapan yang baik dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Ini terlihat dari dukungan pemerintah daerah serta capaian indeks SPBE,” ujarnya saat membuka kegiatan sosialisasi.
Bansos Salah Sasaran Jadi Sorotan
Program bantuan sosial selama ini kerap menjadi sumber keluhan masyarakat. Banyak warga menilai penyaluran bansos belum adil karena masih ditemukan penerima yang dianggap tidak layak, sementara masyarakat miskin justru belum tersentuh bantuan.
Wali Kota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena, mengakui persoalan tersebut menjadi tantangan besar pemerintah daerah.
Menurutnya, proses pendataan bansos yang masih dilakukan secara berjenjang mulai dari RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga dinas sosial membuka ruang subjektivitas dalam penentuan penerima bantuan.
“Transformasi digital diharapkan mampu menghadirkan sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat dan berbasis data,” katanya.
Pemerintah Siapkan Sistem Digital Terintegrasi
Digitalisasi bansos menjadi bagian dari agenda besar transformasi pemerintahan digital yang tengah didorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital.
Pemerintah menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar penggunaan aplikasi, tetapi reformasi total tata kelola pelayanan publik agar lebih efektif dan berorientasi kepada masyarakat.
Melalui sistem digital ini, pemerintah ingin memastikan:
Data penerima bansos lebih valid
Penyaluran bantuan lebih transparan
Risiko manipulasi data dapat ditekan
Mekanisme sanggah masyarakat lebih terbuka
Bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan
Ratusan Peserta Ikut Sosialisasi
Kegiatan sosialisasi yang berlangsung selama dua hari ini diikuti sekitar 420 peserta dari berbagai unsur, mulai dari OPD, pendamping PKH, hingga tokoh agama di Kota Ambon.
Para peserta terlihat antusias mengikuti pembahasan mengenai mekanisme digitalisasi bansos, validasi data penerima manfaat, hingga sistem pengawasan penyaluran bantuan.
Tokoh agama juga dilibatkan untuk membantu memastikan bantuan sosial benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang layak menerima.
Ambon Bisa Jadi Contoh Nasional
Keberhasilan uji coba digitalisasi bansos di Ambon nantinya diharapkan menjadi model penerapan bagi daerah lain, khususnya di kawasan timur Indonesia.
Pemerintah optimistis transformasi digital akan menjadi kunci dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial pemerintah. (R002)
