Koenci.com-Pemerintah memastikan akan revisi Peraturan Presiden (Revisi Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek–Punjur).
Revisi Perpres RTR ini dinilai penting sebagai langkah konkret mitigasi banjir dan longsor, khususnya di Wilayah Sungai Ciliwung. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan dalam Rapat Tingkat Menteri yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jumat (9/1/2026).
“Kami ingin menegaskan kebutuhan untuk melakukan revisi Perpres. Yang kami sarankan adalah revisi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Jabodetabek–Punjur karena memang sudah masuk waktu evaluasi lima tahunan,” ujar Ossy.
Menurutnya, revisi RTR KSN Jabodetabek–Punjur menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan lintas wilayah dalam penataan ruang kawasan strategis nasional. Dengan adanya dokumen tata ruang yang diperbarui, pemerintah daerah dapat menjadikannya sebagai acuan utama dalam menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW).
“RT RW Provinsi Jawa Barat, RT RW Provinsi DKI Jakarta, hingga RT RW Kabupaten Bogor nantinya bisa merujuk pada RTR KSN Jabodetabek–Punjur yang dibahas secara holistik oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan begitu, pencegahan bencana bisa dilakukan maksimal, baik di wilayah hulu maupun tengah,” jelasnya.
Wamen Ossy menegaskan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen penuh mendukung upaya mitigasi bencana banjir dan longsor. Ia mengingatkan bahwa ancaman bencana semakin nyata seiring meningkatnya curah hujan dan perubahan kondisi lingkungan.
“Kementerian ATR/BPN akan terus memberikan dukungan dalam mitigasi bencana yang sudah di depan mata. Jika tidak ditangani secara terpadu dan bersama-sama, risiko banjir dan longsor akan semakin besar,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyambut baik kesiapan Kementerian ATR/BPN untuk merevisi peraturan tata ruang tersebut. Ia menekankan pentingnya aksi nyata dari setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait.
“Baik sekali kesiapan untuk revisi tata ruang. Selanjutnya, kita perlu merumuskan aksi-aksi konkret, siapa melakukan apa, agar penanganan banjir dan longsor ini lebih fokus dan terarah,” kata Pratikno.
Dalam rapat tersebut, Wamen ATR/Waka BPN didampingi Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Wartomo, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Erry Juliani Pasoreh beserta jajaran.
Rapat yang membahas pemulihan lahan serta antisipasi banjir dan longsor di Wilayah Sungai Ciliwung ini juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Bupati Bogor Rudy Susmanto, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait lainnya. (R002)
