Koenci.com-Pemerintah terus memperkuat transformasi digital sektor publik melalui digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Program ini diarahkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat, memperkuat integrasi data pemerintah, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, inklusif, dan efisien.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan digital tidak semata-mata diukur dari jumlah aplikasi yang dikembangkan, tetapi dari kemampuan teknologi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Rini saat meninjau pelaksanaan Perlinsos di Kantor Pemerintah Kabupaten Sumedang, Rabu (12/8/2026).
Mengusung semangat “Data Dipadankan. Hak Warga Dipastikan,” pemerintah mendorong percepatan perlindungan sosial digital agar mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Percepatan perlindungan sosial digital bukan sekadar gagasan teknokratis, melainkan gerakan nyata yang mudah, inklusif, dan tepat sasaran bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Rini.
Transformasi Digital Pemerintah Harus Selesaikan Persoalan Masyarakat
Rini menjelaskan, transformasi digital pemerintahan merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam membangun sistem pemerintahan yang terintegrasi dan menghindari munculnya berbagai aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, pemerintah harus mengubah paradigma digitalisasi pelayanan publik. Teknologi tidak boleh sekadar memindahkan proses birokrasi dari pelayanan tatap muka ke layanan digital tanpa mengurangi kompleksitasnya.
“Ukurannya bukan berapa banyak aplikasi yang berhasil diluncurkan, melainkan berapa banyak kesulitan warga yang dapat diselesaikan,” tegas Rini.
Karena itu, digitalisasi pemerintahan harus mampu memangkas tahapan pelayanan, menghubungkan data antarinstansi, serta mempercepat akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.
Pendekatan tersebut menjadi penting dalam pelaksanaan Perlinsos karena program perlindungan sosial membutuhkan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat digunakan untuk memastikan masyarakat menerima manfaat sesuai dengan haknya.
Digital Public Infrastructure Jadi Fondasi Integrasi Layanan Pemerintah
Untuk memperkuat ekosistem pemerintahan digital, pemerintah tengah membangun Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi digital bersama yang aman, terstandar, dan dapat digunakan lintas layanan.
DPI mencakup sejumlah komponen penting, antara lain identitas digital, pertukaran data, serta pembayaran digital.
Identitas digital dibutuhkan untuk memastikan masyarakat dapat dikenali secara tepat. Sementara integrasi dan pertukaran data memungkinkan masyarakat tidak perlu berulang kali memberikan informasi yang sama ketika mengakses berbagai layanan pemerintah.
Di sisi lain, sistem pembayaran digital dapat mendukung penyaluran manfaat secara lebih cepat, aman, dan tercatat.
“Fondasi ini tidak dibangun hanya untuk satu aplikasi atau satu kementerian. Fondasi ini dibangun sekali untuk digunakan berkali-kali, dibangun bersama agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas,” kata Rini.
Dalam konteks tersebut, Perlinsos menjadi salah satu implementasi penting untuk menguji efektivitas integrasi data dan layanan pemerintah secara langsung di tengah masyarakat.
111.077 KK Sumedang Terdaftar Portal Perlinsos
Kabupaten Sumedang menunjukkan progres dalam pelaksanaan pendataan melalui Portal Perlinsos. Hingga peninjauan dilakukan, sebanyak 111.077 kepala keluarga (KK) telah terdaftar.
Angka tersebut setara dengan 24,23 persen dari total 458.418 KK yang menjadi populasi pendataan di Kabupaten Sumedang.
Rini menilai capaian tersebut menunjukkan pentingnya peran kepemimpinan pemerintah daerah, kolaborasi hingga tingkat kecamatan dan desa, serta konsistensi dalam menjaga momentum pelaksanaan transformasi digital.
“Di Sumedang kita melihat kepemimpinan yang hadir, kolaborasi yang tumbuh dari tingkat kecamatan hingga desa, dan momentum yang terus dijaga,” ujarnya.
Pendampingan Agen Perlinsos Perkuat Inklusivitas Digital
Selain pemanfaatan teknologi, pemerintah juga menekankan pentingnya pendampingan masyarakat dalam proses digitalisasi Perlinsos.
Di Kabupaten Sumedang, sebanyak 91,91 persen masyarakat yang melakukan pendaftaran tercatat mendapatkan pendampingan agen.
Dari total 3.847 agen yang disiapkan, sebanyak 59,24 persen telah aktif memberikan pendampingan secara langsung kepada masyarakat, termasuk melalui kunjungan dari rumah ke rumah.
Peran agen dinilai penting untuk memastikan transformasi digital tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
Agen tidak hanya membantu proses teknis pendaftaran, tetapi juga menjelaskan prosedur dengan bahasa yang mudah dipahami, mendampingi masyarakat dari tahap awal hingga selesai, serta membangun kepercayaan terhadap keamanan data pribadi.
Pendekatan tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan digital yang inklusif.
Pemkab Sumedang Dukung Percepatan Pendataan Perlinsos
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri PANRB dalam meninjau pelaksanaan pendataan Perlinsos di Kabupaten Sumedang.
Pemkab Sumedang, kata Dony, berkomitmen mendukung program pemerintah yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, pendataan yang lebih akurat melalui Perlinsos dapat membantu pemerintah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
“Melalui pendataan program Perlinsos dapat memastikan ketepatan sasarannya dan tentunya anggarannya agar lebih efisien dan tentunya akan berdampak pada pembangunan di negara kita,” ujar Dony.
Perlinsos Jadi Implementasi Pemerintahan Digital Berorientasi Hasil
Penguatan Perlinsos menunjukkan bahwa transformasi digital pemerintah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan tata kelola, integrasi data, koordinasi antarinstansi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Rini berharap implementasi di Sumedang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam mengembangkan pemerintahan digital yang berorientasi pada hasil.
“Semoga langkah yang kita mulai dan perkuat dari Sumedang hari ini menjadi contoh bahwa pemerintahan digital bukan sekadar membuat negara terlihat lebih modern, tetapi membuat negara lebih hadir dan hidup masyarakat lebih mudah,” pungkasnya.
Dengan integrasi data, penguatan infrastruktur digital, dan pendampingan masyarakat, digitalisasi Perlindungan Sosial diharapkan mampu memperkuat akurasi data penerima manfaat, meningkatkan efisiensi program pemerintah, serta memastikan pelayanan publik semakin tepat sasaran. (R002)
