Koenci.com-Membangun birokrasi pemerintahan berbasis digital di Indonesia bukan perkara mudah, tetapi ada peluang besar yang dapat dimanfaatkan, salah satunya melalui kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa AI berpotensi mendukung otomatisasi tugas rutin, pengambilan keputusan berbasis data, serta pendeteksian dan pencegahan penyelewengan.
Hal tersebut disampaikan Rini dalam kuliah umum Universitas Padjadjaran secara daring, Senin, 22 September 2025. Pada acara yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAD dengan tema “Peluang dan Tantangan Digitalisasi Birokrasi di Indonesia,” Rini juga menekankan pentingnya pengembangan talenta digital serta literasi AI. Upaya ini bertujuan agar aparatur sipil negara (ASN) dapat menjadi pengguna AI yang kritis, etis, dan inovatif dalam menjawab berbagai tantangan era digital.
Transformasi digital dalam pemerintahan sebenarnya telah dimulai sejak terbitnya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang e-Government, kemudian dikembangkan melalui Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dan akhirnya diteruskan dengan Perpres No. 82 Tahun 2023 mengenai Percepatan Transformasi Digital.
Namun, berbagai tantangan muncul untuk menghadapi disrupsi teknologi. Rini menguraikan beberapa kendala utama seperti terbatasnya infrastruktur digital, kesenjangan kompetensi ASN, hingga aspek keamanan yang perlu diperhatikan.
Dalam membangun digitalisasi birokrasi, Rini menekankan pentingnya strategi pemerintah yang jelas dan terarah. Ia menyebut lima pendekatan utama yang tengah dilakukan pemerintah.
Pertama, memastikan layanan publik berorientasi pada pengguna, bersifat human-centric, inklusif, dan proaktif. Kedua, mengembangkan regulasi serta tata kelola adaptif demi mempercepat adopsi teknologi dan inovasi. Ketiga, memperkuat kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan industri. Keempat, meningkatkan kemampuan mengelola risiko melalui identifikasi serta mitigasi pada setiap layanan dan perubahan yang berlangsung. Kelima, melakukan reskilling dan upskilling terhadap ASN agar siap dengan keterampilan masa depan yang relevan di era digital.
Rini menegaskan, kelima strategi tersebut merupakan kunci dalam menciptakan birokrasi yang tahan terhadap tantangan sekaligus siap beradaptasi di era digital.
Di hadapan civitas akademika dari berbagai universitas, ia juga mengimbau perlunya sinergi antara dunia akademi dengan institusi pemerintah serta sektor industri. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan tata kelola birokrasi digital yang komprehensif.
Universitas Padjadjaran dan institusi akademik lainnya didorong untuk menjadi pusat pencetak agen perubahan dengan inovasi serta solusi yang relevan bagi transformasi digital di Tanah Air. Rini menekankan bahwa teknologi hanyalah alat; hal yang lebih penting adalah sumber daya manusia yang tangguh dalam memanfaatkan teknologi demi kesejahteraan masyarakat luas.
Ia mengakhiri penjelasannya dengan menekankan bahwa masa depan Indonesia tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi semata, melainkan juga pada kemampuan birokrasi untuk bertransformasi dengan ASN yang tangguh, kolaboratif, dan berintegritas, serta dukungan riset yang bermutu dari kalangan akademisi. (R002)
