Koenci.com-Pemerintah pusat memberikan sinyal untuk melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun berikutnya. Langkah ini memunculkan kekhawatiran di kalangan kepala daerah, khususnya terkait rencana pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026.
Merespons isu tersebut, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) melalui Ketua Umumnya, Bursah Zarnubi, menyatakan keberatan dalam rapat Dewan Pengurus Apkasi yang digelar secara daring pada Sabtu (9/8/2025).
Bursah mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku tahun ini saja telah menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. Ia menegaskan bahwa jika pemangkasan TKD berlanjut, beban kepala daerah akan semakin berat.
“Hasil diskusi dengan para bupati hari ini akan kami rangkum dalam surat yang kemudian disampaikan kepada Presiden. Pada prinsipnya, kepala daerah sangat keberatan ada pengurangan anggaran TKD di APBN 2026,“ jelas Bupati Lahat tersebut.
Pernyataan ini turut diamini oleh seluruh peserta rapat. Lebih lanjut, Bursah menyoroti bahwa beratnya beban fiskal sudah terasa saat ini dan berpotensi memengaruhi sistem desentralisasi.
“Jika anggaran dikurangi, maka ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah akan semakin lebar. Kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam menjalankan urusan pemerintahan bisa melemah signifikan,” ujarnya.
Ia pun memaparkan potensi dampak serius dari pengurangan TKD terhadap pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Menurut Bursah, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, puskesmas, penyediaan air bersih, hingga jaringan irigasi akan terkendala akibat keterbatasan anggaran. Bahkan proyek-proyek strategis di wilayah terpencil berisiko terhenti.
“Program-program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, dan peningkatan kualitas pendidikan juga sulit mencapai target yang diharapkan,” tambahnya.
Dari perspektif pelayanan publik, Bursah memprediksi penurunan kualitas dan aksesibilitas berbagai layanan, termasuk pendidikan serta kesehatan dasar. Ia menjelaskan bahwa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perdesaan, termasuk jalan untuk wilayah pertanian, dapat mengalami stagnasi. Melalui Apkasi,
Bursah menegaskan komitmen kepala daerah mendukung program prioritas pemerintah pusat sembari mengusulkan dialog serta kajian komprehensif terkait kebijakan pemangkasan TKD.
“Penting untuk merancang mekanisme transisi yang memadai jika kebijakan ini harus diterapkan. Komunikasi dan koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah harus terus dijaga,” tutupnya. (R002)
